Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil Bank OCBC NISP, UOB, dan DBS Bank terkait informasi yang menyebut bahwa perbankan negeri singa itu melaporkan warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan repatriasi dana dalam rangka tax amnesty.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil Bank OCBC NISP, UOB, dan DBS Bank terkait informasi yang menyebut bahwa perbankan negeri singa itu melaporkan warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan repatriasi dana dalam rangka tax amnesty.
Pertemuan OJK dengan bank-bank yang terafiliasi dengan Singapura tersebut dipimpin oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Irwan Lubis. "OJK sengaja memanggil khusus perbankan yang terafiliasi dengan Singapura untuk meminta penjelasan tentang kebenaran informasi bahwa bank induk mereka di Singapura melaporkan WNI yang merepatriasi aset," ujarnya, Rabu (21/9).
Sebelumnya, beredar informasi yang menyebutkan bank di Singapura melaporkan WNI ke unit kejahatan keuangan Kepolisian Singapura yang merepatriasi asetnya sebagai transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction report).
Berdasarkan pertemuan itu, Irwan mengatakan, tiga bank-bank yang berbasis di Singapura tersebut memang mengakui telah melakukan laporan. Laporan itu dalam rangka memenuhi standar Financial Action Task Force (FATF), yakni lembaga yang dibentuk untuk mencegah pencucian uang antarnegara.
Namun, laporan itu tidak ditindaklanjuti oleh Kepolisian Singapura, sehingga WNI dapat terus melakukan transaksi. Bahkan, bank-bank Singapura tersebut mengklaim mendukung program pengampunan pajak yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia, melakukan asistensi, serta sosialisasi.
"Saya menegaskan, OJK sangat menaruh perhatian pada keberhasilan program tax amnesty dan meminta bank-bank tersebut mendukung secara penuh, serta mengkomunikasikan dengan induk perusahaannya di Singapura," terang Irwan.
Sebelumnya Sekretariat Kabinet Pramono Anung menyatakan, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong telah menjelaskan sikap pemerintahannya untuk tidak menghambat program tax amnesty yang digalang pemerintah Indonesia. Untuk menegaskan sikap pemerintah tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengaku, menghubungi Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam.
Sri Mulyani mengungkapkan, Singapura merupakan tempat parkir terbesar penyimpanan aset WNI di luar negeri. Kepada mantan Direktur Bank Dunia itu, pemerintah Singapura mengklaim bahwa pihaknya meminta empat bank yang terafiliasi dengan Singapura untuk memfasilitasi WNI yang hendak mengikuti program tax amnesty.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, per tanggal 15 September 2016, jumlah repatriasi aset program tax amnesty dari Singapura mencapai Rp14,09 triliun atau 76,14 persen dari total repatriasi.
Sumber http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160921152805-78-160005/bank-singapura-resmi-laporkan-peserta-tax-amnesty-ke-polisi/
0 comments :
Post a Comment