Jakarta - Meski usia pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) baru enam bulan, wacana perombakan kabinet sudah kencang berembus. Wacana tersebut tampak diperkuat oleh dua konteks nasional. Pertama, ada gonjang-ganjing politik yang menguras energi bangsa selama berbulan-bulan. Termasuk di dalam isu ini adalah fenomena gesekan antarlembaga pemerintahan.
Kita menyaksikan dengan gamblang ketegangan antara KPK dan Polri, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI, serta perpecahan sejumlah partai politik yang menyeret peran negara ke sana-kemari. Di tingkat kabinet, kita juga mendengar masih belum tuntasnya restrukturisasi sejumlah kementerian. Di tingkat masyarakat, keadaan ekonomi terasa makin berat, terutama soal harga-harga barang kebutuhan pokok.
Kedua, ada berbagai jajak pendapat publik dari sejumlah lembaga yang menunjukkan kemerosotan tingkat kepuasan publik terhadap berbagai kebijakan dan jalannya pemerintahan. Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, tingkat kepuasan publik terhadap jalannya pemerintahan pada bulan Februari 2015 ada di kisaran 60 persen. Dua bulan kemudian, akhir April, menurut sejumlah lembaga lain, tingkat kepuasan publik itu sudah turun jauh ke angka di bawah 50 persen.
Apakah situasi nasional mutakhir tersebut memberikan sinyal akan perlunya perombakan kabinet? Hal apa saja yang menunjukkan alasan perlunya perombakan kabinet? Apakah memang sudah tepat waktunya melakukan perombakan kabinet walaupun usia pemerintahan baru sekitar enam bulan?
Tiga Kriteria
Presiden sebagai kepala eksekutif memang harus melakukan evaluasi secara terus-menerus atas kinerja pemerintahan, terutama kabinet. Agar adil, evaluasi minimal harus menggunakan tiga kriteria, yakni evaluasi obyektif, persepsi publik, dan alasan-alasan politis.
Evaluasi obyektif presiden terhadap kinerja kabinet harus didasarkan pada pencapaian agenda-agenda prioritas pemerintahan. Payung besarnya seharusnya adalah Nawa Cita, yang menjadi janji utama presiden ketika masih berkampanye. Ada dua aspek utama yang harus jadi perhatian.
Sumber http://news.detik.com/read/2015/05/03/110833/2904112/103/tiga-syarat-untuk-rombak-kabinet?
